Peringati Hari Pahlawan, Kifli Ajak Jajaran Meneladani Semangat Pengabdian

TERNATE – Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional di halaman Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate pagi tadi berlangsung khidmat. Momentum 10 November 2026 itu dimanfaatkan untuk mengingatkan kembali pentingnya pengabdian, persatuan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam upacara tersebut, Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan, bertindak sebagai pembina upacara. Hadir Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate Abdul Hamdi Alydrus, para kepala sub bagian, aparatur sipil negara (ASN), serta mahasiswa magang dari Universitas Khairun Ternate dan IAN Ternate.

Saat membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Kifli Sahlan mengungkapkan bahwa perjuangan generasi sekarang tidak lagi berlangsung di medan pertempuran seperti yang dialami para pendahulu bangsa. Tantangannya telah berubah. Pengabdian kini diwujudkan melalui kerja sungguh-sungguh, pembangunan manusia, peningkatan kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat, serta kesediaan membantu sesama.

“Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, kita melanjutkannya dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial,” kata Kifli saat menyampaikan amanat tersebut, Selasa (10/11/2026).

Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Semangat kepahlawanan, kata dia, dapat tumbuh dari kesediaan seseorang memberikan manfaat bagi lingkungan dan mengambil bagian dalam kepentingan bersama.

Amanat Menteri Sosial itu juga menyoroti pentingnya konstitusi sebagai landasan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Secara khusus, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 31 kata Kifli, menjamin hak warga negara memperoleh pendidikan. Pasal 33 mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

“Ketiga pasal tersebut merupakan warisan luhur yang harus terus kita jadikan pedoman, sumber inspirasi, dan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melaksanakannya adalah bagian dari semangat melanjutkan perjuangan para pahlawan,” ungkapnya.

Disamping itu, kemerdekaan juga menuntut kehadiran negara dalam menjamin kesempatan hidup yang layak, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam amanat itu, pembangunan manusia ditempatkan sebagai salah satu fondasi kemajuan bangsa. Pendidikan dinilai memiliki peran strategis karena membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kualitas hidup, dan mempersiapkan generasi yang mampu berkontribusi bagi masa depan Indonesia.

Selain pembangunan manusia, tema Melangkah Bersama menekankan bahwa kemajuan bangsa tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemuda, dan lembaga sosial, memiliki tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Kesetiakawanan sosial menjadi salah satu nilai yang ditekankan dalam amanat tersebut. Kepedulian, menurut Kifli, tidak harus diwujudkan melalui sesuatu yang besar. Waktu, tenaga, pikiran, pengetahuan, dan perhatian dapat menjadi bentuk pengabdian yang berarti bagi orang lain.

Bagi jajaran Bawaslu Kota Ternate, ungkap Kifli, nilai pengabdian dan tanggung jawab tersebut relevan dengan pelaksanaan tugas kelembagaan. Pengawasan pemilu, sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi, membutuhkan integritas, profesionalitas, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. (humas)