|
Organisasi pengawas pemilu di Indonesia baru lahir pada Pemilu 1982, meskipun pemilu pertama telah diselenggarakan sejak 1955. Keterlambatan ini bukan tanpa sebab. Pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) dilatarbelakangi oleh gelombang protes atas berbagai pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang terjadi pada Pemilu 1971.
Situasi semakin memburuk pada Pemilu 1977, ketika praktik kecurangan berlangsung lebih masif dan sistemik. Tekanan publik yang menguat akhirnya memaksa pemerintah dan DPR yang saat itu didominasi Golkar dan ABRI untuk merespons. Lahirlah gagasan revisi undang-undang pemilu dengan dalih meningkatkan “kualitas” Pemilu 1982.
Dalam konteks itulah pemerintah memperkenalkan sebuah badan baru untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU), yakni Panwaslak Pemilu. Kehadiran lembaga ini dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, meski dalam praktiknya masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan eksekutif.
Pasca-Reformasi, pengawas pemilu tetap dipertahankan dalam Pemilu 1999 dengan perubahan struktur dan nomenklatur. Panwaslak Pemilu diubah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), menandai upaya awal reposisi kelembagaan pengawas agar lebih independen.
Perubahan signifikan berikutnya hadir melalui UU No. 12 Tahun 2003. Undang-undang ini menegaskan pembentukan struktur pengawasan berjenjang: Panitia Pengawas Pemilu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Untuk pertama kalinya, pengawasan pemilu diatur secara lebih sistematis dan terpisah dari struktur KPU.
Penguatan kelembagaan semakin nyata melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-undang ini melahirkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga permanen di tingkat pusat. Lingkup pengawasannya mencakup kepatuhan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Proses penguatan berlangsung bertahap:
- UU No. 12 Tahun 2003 menegaskan pembentukan lembaga pengawas ad hoc yang terpisah dari KPU.
- UU No. 22 Tahun 2007 mempermanenkan pengawas pemilu tingkat pusat menjadi Bawaslu.
- UU No. 15 Tahun 2011 memperkuat kelembagaan dengan mempermanenkan pengawas tingkat provinsi menjadi Bawaslu Provinsi.
Puncak penguatan terjadi melalui UU No. 7 Tahun 2017. Undang-undang ini tidak hanya mempermanenkan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, tetapi juga memberikan kewenangan yang jauh lebih besar. Bawaslu diberi otoritas untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui mekanisme sidang ajudikasi.
Dengan kewenangan tersebut, Bawaslu tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pengawas, melainkan juga sebagai quasi-peradilan dalam penegakan hukum administrasi pemilu. Transformasi ini menandai pergeseran fundamental: dari pengawasan yang semula bersifat administratif dan terbatas, menuju lembaga dengan otoritas hukum yang menentukan dalam menjaga integritas pemilu.