Faradila Sosialisasikan SIGAP-KEP ke Bawaslu Malut, Pimpinan Apresiasi dan Dorong Implementasi Lebih Luas

TERNATE – Reformer Faradila mulai mensosialisasikan inovasi Sistem Informasi Pengingat Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat (SIGAP-KEP) kepada jajaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kamis (5/11/2026) baru-baru ini. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, para kepala bagian, serta jajaran staf Bawaslu Maluku Utara.

Sosialisasi ini bertujuan memperkenalkan SIGAP-KEP sebagai bagian dari inovasi Rancangan Aksi Perubahan (RAP) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VI yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu RI yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara. 

Dalam pemaparan tersebut, Faradila menjelaskan bahwa SIGAP-KEP dirancang untuk menjawab persoalan pengelolaan data kepegawaian yang selama ini masih tersebar dan membutuhkan proses pemantauan secara manual. Sehingga melalui aplikasi ini, data dapat dikelola secara lebih terintegrasi sehingga memudahkan pengawasan jadwal dan proses administrasi kenaikan gaji berkala maupun kenaikan pangkat pegawai.

“Jadi prinsipnya, aplikasi ini dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi kepegawaian, khususnya dalam pemantauan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat (KP), sekaligus mendukung kebutuhan pengelolaan data internal lembaga,” papar Faradila. 

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Hj. Masita Nawawi Gani memberikan apresiasi terhadap inovasi tersebut. Ia menilai aplikasi SIGAP-KEP memiliki potensi untuk mempermudah manajerial dan pekerjaan administrasi di lingkungan internal Bawaslu.

Ia juga mendorong agar aplikasi tersebut bisa dilekatkan pada website resmi Bawaslu Kota Ternate dengan mekanisme yang lebih mudah. Menurutnya, tantangan dalam pengembangan dan integrasi aplikasi diharapkan menjadi dorongan untuk terus menyempurnakan inovasi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kebutuhan internal organisasi.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Maluku Utara, Muhammad Sofyan menyoroti aspek keberlanjutan aplikasi setelah pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Ia menyarankan agar revormer mempertimbangkan penggunaan layanan aplikasi dan hosting gratis. Namun, apabila hal tersebut tidak memungkinkan, pembiayaan keberlanjutan aplikasi dapat diupayakan melalui penganggaran dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu RI. “Namun balik lagi tadi untuk keberlangsungan aplikasi ini pasca PKP, perlu kita upayakan,” paparnya.

Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa biaya hosting aplikasi hingga Desember 2026 diperkirakan sekitar Rp400 ribu. Namun, kebutuhan biaya untuk periode berikutnya masih belum dapat dipastikan sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan keberlanjutan inovasi.

Lebih lanjut, SIGAP-KEP dinilai memiliki potensi untuk menjawab persoalan pengelolaan bank data yang saat ini juga dihadapi Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Bahkan, aplikasi tersebut dipandang memiliki peluang untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih luas oleh jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia, mengingat kebutuhan pengelolaan data kepegawaian merupakan bagian penting dalam tata kelola organisasi.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum (P4SH) Bawaslu Maluku Utara, Irwanto Djurumudi. Ia menilai aplikasi SIGAP-KEP memiliki manfaat nyata dalam membantu pekerjaan administrasi, terutama pada bagian Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya, aplikasi tersebut tidak hanya bermanfaat diterapkan di Bawaslu Kota Ternate, tetapi juga berpotensi dikembangkan untuk digunakan di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Ia berharap SIGAP-KEP dapat menjadi contoh inovasi digital yang dapat direplikasi oleh Bawaslu kabupaten/kota lainnya.

“Dampak dan guna Aplikasi ini sangat bermanfaat, Aplikasi ini alangkah baiknya diterapkan tidak hanya di Kota Ternate tapi juga di Maluku Utara terutama dalam memudahkan pekerjaan bagian SDM,” ungkapnya. 

Reformer Faradila berharap aplikasi SIGAP-KEP tidak hanya menjadi inovasi dalam pelaksanaan aksi perubahan, tetapi juga dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Bawaslu. “Terima kasih, dukungan dan masukan dari jajaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara menjadi bagian penting dalam pengembangan aplikasi, terutama terkait integrasi dengan website resmi, keamanan sistem, serta kepastian pembiayaan operasional agar SIGAP-KEP dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berpotensi diterapkan lebih luas,” ungkapnya. (humas)