Panwaslu Pulau Moti Mulai Konsolidasi Data Pengawasan Kampanye 2024

TERNATE - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Moti menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Konsolidasi Data Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Gedung Wisata Gurua Jaru, Moti, pada Sabtu (9/12/2023). Kegiatan ini melibatkan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Lurah dari enam Kelurahan di Kecamatan Moti.

Rakernis ini dihadiri oleh dua narasumber utama, yaitu Ahmad Yasin, Camat Pulau Moti, dan Wahyu Taha, Ketua PPK Kecamatan Pulau Moti. Dalam sesi pembukaan, Camat Moti menyoroti signifikansi konsolidasi demokrasi sebagai upaya berkelanjutan untuk mencapai legitimasi yang kuat dari semua aktor politik, baik di tingkat elit maupun masyarakat umum. Disisi lain, ia juga menyebutkan bahwa demokrasi merupakan pilar utama dalam kehidupan bersama saat ini.

Ahmad juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi kedepan. Salah satu tantangan yang diidentifikasi adalah politik identitas, di mana muncul resistensi untuk menegaskan identitas kelompok tertentu. Informasi yang salah (misinformasi atau hoaks) juga diakui sebagai ancaman, menjadi propaganda yang menyajikan informasi palsu seolah-olah itu fakta. Sementara itu, ujaran kebencian menjadi bentuk perilaku yang menghasut kelompok tertentu.

“Konsolidasi demokrasi dapat membawa dampak positif, termasuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif. Hal ini dapat memperkuat para wakil rakyat terpilih, menciptakan aparatur negara yang kredibel, bertanggung jawab, dan adil, serta menumbuhkan semangat patriotik pada setiap warga negara,” ucap Ahmad. 

Ahmad menegaskan bahwa tujuan konsolidasi demokrasi dalam pengawasan pemilu 2024 adalah untuk menjamin terselenggaranya proses demokrasi yang berkualitas, terciptanya Kamtibmas yang baik, tersedianya aparatur pemerintahan yang maju dan beretika, serta menjamin kepentingan nasional diatas segalanya. Konsolidasi demokrasi dianggap sebagai bagian integral dari usaha mewujudkan Indonesia yang demokratis.

Wahyu Taha, Ketua PPK Kecamatan Pulau Moti, melanjutkan dengan memaparkan dasar hukum pelaksanaan pengawasan kampanye, tahapan kampanye, unsur-unsur pelaksana kampanye, dan aspek-aspek penting lainnya. Ia juga menjelaskan peran petugas kampanye, tahapan dan metode kampanye, serta larangan dan sanksi yang berlaku. Strategi pengawasan kampanye juga menjadi fokus paparannya.

Anggota Panwaslu Kecamatan Moti, Ramli Ismail menjelaskan, rapat Kerja Teknis ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang bermartabat dan berkualitas. Dengan kesinambungan, konsistensi, dan komitmen dari semua aktor politik, diharapkan konsolidasi demokrasi dapat berjalan dengan lancar, memberikan landasan kokoh bagi masa depan demokrasi Indonesia. (HBT)

Editor : Nasarudin
Foto : Panwaslu Kecamatan Pulau Moti