Bawaslu Ternate Mulai Bangun Koordinasi Dengan Mitra Kerja
|
\n\n\n\n“Bawaslu Kota Ternate diminta untuk berkoordinasi kembali dengan Pemerintah dan lembaga strategis lainya yang menjadi mitra kerja, sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan Bawaslu,” Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan, S.Pd.
TERNATE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate mulai berkoordinasi dengan mitra kerja melalui forum Rapat Kerja Diluar Jam Kerja (RDK). Kegiatan yang difokuskan di Sekretariat Bawaslu Kota Ternate, Jumat (20/9/19) sore tadi, dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020.
Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan saat membuka rapat menjelaskan, kegiatan itu dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat bersama Bawaslu Republik Indonesia beberapa waktu lalu. “Bawaslu Kota Ternate diminta untuk berkoordinasi kembali dengan Pemerintah dan lembaga strategis lainya yang menjadi mitra kerja, sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan Bawaslu,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate, Abdullah Sadik menyentil mengenai usulan anggaran dari Bawaslu yang sementara diakomodir Pemerintah setempat. Kata dia, dari seluruh total anggaran yang diusulkan Bawaslu pada APBD Perubahan tahun 2019, yang baru diakomodir sebesar Rp 1 miliar.
“Tapi Pemerintah Kota Ternate tetap komitmen akan memberikan support anggaran ke penyelenggara dan pengawas pemilu. Anggaran kita memang mengalami defisit, tapi ini adalah agenda nasional, perintah Undang-Undang, karena itu tetap akan ditindaklanjuti,” ungkapnya seraya mengatakan, hasil rapat sore tadi akan ia laporkan ke Walikota dan Sekda.
Sedangkan Ketua Sementara DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy menuturkan, demi mewujudkan pemilu yang benar-benar berkualitas. DPRD akan memastikan anggaran tersebut diakomodir sesuai usulan Bawaslu.
“Banyak hal sebetulnya yang harus dilakukan bawaslu untuk memastikan pemilu itu berjalan dengan baik. Ini juga membutuhkan alokasi anggaran yang mestinya efektif, mereka juga butuh penguatan pendanaan. Sehingga Negara harus betul-betul memastikan itu, DPRD Pada prinsipnya akan memberikan yang terbaik untuk mendorong kerja-kerja Bawaslu yang lebih baik sehingga tercapai cita-cita kita bersama,” singkatnya.
Ia berjanji dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pemerintah Kota Ternate untuk membicarakan hal tersebut. “Memang ada kesepakatan yang disampaikan ke kami terkait MoU NPHD antara Pemerintah dan Bawaslu, KPU maupun Polres Kota Ternate di bulan Oktober, karena itu kami akan mempercepat pembahasan tersebut dengan Pemda melalui TAPD,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris DPKAD Kota Ternate menjelaskan, saat pembahasan APBD Perubahan tahun 2019 kemarin, Bawaslu Kota Ternate mengusulkan anggaran pengawasan sebesar Rp 16 miliar, namun yang baru diakomodir sebesar Rp 1 miliar. “Ini karena ada beberapa hal yang harus betul-betul kita hitung, dan harus dilaksanakan,” singkatnya.
Sementara Wakapolres Ternate, Kompol Jufri Dukomalamo, meminta kepada Pemerintah yang diwakilkan dalam kegiatan tersebut agar juga memperhatikan dan mengakomodir usulan anggaran dari Polres Ternate dalam rangka pengamanan Pilkada tahun 2020.
“Keamanan ini berdiri sendiri, dan harus didompleng dengan anggaran. Kita sudah mengajukan pengusulan anggaran sejak bulan Agustus, waktu itu kita ajukan bersamaan dengan KPUD dan Bawaslu, tapi yang diakomodir waktu itu baru KPUD dan Bawaslu, untuk keamanan kita belum dapat jawaban, kami harap ini juga diperhatikan, karena biar bagaimanapun keamanan sangat diperlukan dalam proses Pilkada nanti,” singkatnya.
Sekedar diketahui, kegiatan RDK itu dihadiri oleh Wakapolres Ternate, Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate, Sekretaris DPKAD Kota Ternate, Dukcapil Kota Ternate, KPUD Kota Ternate, KNPI Kota Ternate serta sejumlah insan Pers. (HBT)