Bawaslu Ternate Gelar Rakor Pelatihan Saksi Parpol

TERNATE - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate menyelenggarakan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pelatihan Saksi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024 di Resto Grand Fatma, Kota Ternate, Selasa (12/12/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan partai politik dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) divisi HP2H se-Kota Ternate.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman partai politik mengenai pentingnya peran saksi politik dalam proses pemilihan umum. Dalam sambutannya, Kifli Sahlan, Ketua Bawaslu Kota Ternate, menyoroti urgensi pemahaman ini dengan merujuk pada UU No. 7 Pasal 351 Ayat 8. Pasal tersebut mewajibkan setiap partai politik, pada setiap tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi, untuk mendatangkan saksi.

Kifli juga mendorong partai politik untuk memastikan pemenuhan ketentuan tersebut, ia pun menekankan bahwa kesadaran politik perlu ditanamkan oleh semua pihak, termasuk penyelenggara dan peserta pemilu. Dalam konteks ini, masyarakat juga diharapkan ikut serta dalam upaya mengawal hak suara.

Suryadi S. Abdullah, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kota Ternate, menyampaikan bahwa seluruh stakeholders, termasuk masyarakat, memiliki peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Dia menekankan tanggung jawab bersama dalam memastikan praktik-praktik pemilu berjalan dengan baik.

Dua narasumber akademisi, Dr. Rudhi Achsoni dari Universitas Muhammadiyah Kota Ternate, dan Dr. Herman Oesman, juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dr. Rudhi Achsoni menyoroti peran partai politik sebagai jaminan kebaikan pemerintahan, dengan menegaskan bahwa kegagalan membangun partai berpotensi mengakibatkan kegagalan membangun Negara. Ia menambahkan bahwa kualitas kesehatan berpartai setara dengan kualitas kesehatan berbangsa.

Dr. Herman Oesman menekankan harapan seluruh warga negara terhadap pemilu yang berkualitas dan demokratis. “Partai politik memiliki peran sentral dalam menentukan kualitas pemilu, dan literasi yang baik di antara anggota partai politik menjadi kunci untuk mencegah pemilu hanya menjadi alat untuk kepentingan elit,” kata Herman.

Kedua akademisi sepakat bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu kadang-kadang sejalan dengan kualitas pemimpin terpilih. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya literasi yang baik di kalangan anggota partai politik untuk mentransfer pengetahuan tersebut kepada masyarakat. (HBT)

Penulis/Foto : Panatasari

Editor : Nasarudin Amin