Bawaslu Luncurkan Pojok Pengawasan di Kampus Unkhair Ternate

Rusly : Narasi Politik Kaum Terdidik Harus Terbangun

TERNATE – Hawa panas politik terus menguat menjelang waktu-waktu pencoblosan, fenomena ini terjadi hampir di seluruh daerah di Malut, terutama di Kota Ternate yang menjadi epicentrum politik di Provinsi Maluku Utara (Malut). Saling serang di media sosial (Medsos) tak bisa dihindari, media sosial yang semestinya dijadikan sebagai sentral adu gagasan justru dijadikan sebagai ladang saling memfitnah dan adu domba. Seperti Devide et Impera, tradisi politik Belanda yang jejaknya tertinggal di Ternate.

“Politik identitas kita masih sangat kuat, narasi politik kita sangat jauh dari kata bermartabat, pelanggaran terjadi di mana-mana melibatkan ASN dan oknum-oknum tertentu, kita seperti terpenjara di dalam dinding demokrasi yang hampir roboh,” kata Kordiv PHL Bawaslu Kota Ternate, Rusly Saraha saat diwawancarai usai meresmikan Pojok Pengawasan Partisipatif di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Senin (1/12/2020).

Situasi ini menurut dia akan melemahkan cita-cita demokrasi daerah ini. Apabila narasi politik yang dibangun selalu dipolarisasi maka kemungkinan terburuk adalah munculnya konflik baru ditengah-tengah hiruk-pikuk pesta rakyat (Pilkada) yang akan digelar pada 9 Desember nanti. “Hipotesis bahwa konflik yang sebelumnya hanya menyentuh akar rumput atau kelompok masyarakat berpendidikan rendah kini terpatahkan, dalam politik kontemporer, memanasnya suhu politik juga melibatkan kalangan kaum terdidik, ini darurat,” ucapnya.

Karena itu, Bawaslu bekerja sama dengan Badan Eksekutiv Mahasiswa (BEM) FKIP Unkhair Ternate pada Senin, (1/12/2020) meluncurkan sebuah pojok pengawasan partisipatif sebagai wadah kaum terdidik mengawasi, menampung, dan melahirkan narasi-narasi politik yang sehat.

Rusly menjelaskan, pojok pengawasan adalah sebuah ruang terbuka bagi semua masyarakat yang berinisiatif melakukan pengawasan partisipatif, terutama dari kalangan mahasiswa yang memiliki integritas dan independensi kuat. “Di dalam ruang-ruang pojok pengawasan, kita juga berencana menghadirkan diskusi-diskusi mengenai pengawasan pemilu, sehingga betul-betul fungsi control politik juga akan dilakukan mahasiswa secara partisipatif,” jelasnya.

Apalagi dengan jumlah personil pengawas yang terbatas, ia berharap mahasiswa dapat mengambil peran mencerdaskan dan mendewasakan publik (masyarakat) tentang pengetahuan politik. “Harus ada gerakan mencerdaskan masyarakat tentang politik. Narasi politik kaum terdidik harus terbangun sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi,” ucap Rusly di Kantor Bawaslu Kota Ternate.

Sebelumnya, Presiden BEM FKIP Unkhair Ternate, Hardian Kader saat memberikan sambutan pada launching dan diskusi dengan tajuk : Menakar Politik Uang dan Potensi Kecurangan Pilkada Kota Ternate Tahun 2020, mengungkapkan. Pojok pengawasan partisipatif yang diluncurkan ini merupakan program kerja BEM FKIP Unkhair Ternate.

Menurut dia, mahasiswa tidak perlu alergi dengan politik, mahasiswa harus turut mengambil peran dan melegitimasi politik yang santun, sehat dan berkualitas. “Program ini sudah lama, namun karena ada beberapa hal sehingga baru diluncurkan sekarang,” singkat Hardian.

Sementara Dr. Muamar A. Halil, salah satu narasumber dalam diskusi itu mengungkapkan, pojok pengawasan yang diluncurkan ini tentu bertujuan agar mahasiswa memiliki daya control sebagai bagian dari Checks And Balances System. Sehingga tidak boleh ada tawar menawar dalam pengawasan. “Mahasiswa sebagai agent perubahan harus menjalankan itu bersama Bawaslu Kota Ternate,” jelasnya.

Dijelaskan, asaz demokrasi menegaskan bahwa pemilihan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, judur dan adil (Luber Jurdil), di dalam azas ini memiliki Cheks And Balance System. “Kenapa harus rahasia, karena jangan sampai ada orang lain mengetahui pilihanya. Kenapa? Karena nanti ada intimidasi kalau pilihan warga negara diketahui orang lain. Tapi saya menentang itu, karena kalau kita mau berdemokrasi secara dewasa maka orang lain harus menghormati pilihan orang lain, tidak boleh ada keterpaksaan memilih karena di intimidasi meskipun pilihan warga sudah diketahui orang lain,” jelasnya. (HBT)

Penulis : Nasarudin Amin

Fotografer : Humas Bawaslu Kota Ternate