Abhan Luncurkan Program ‘Bakugasa ASNetral’
|
TERNATE - Ketua Bawaslu RI Abhan, Rabu (23/6/2021), sekira pukul 10.48 WIT secara resmi meluncurkan program ‘Bakugasa ASNetral’. Acara peluncuran program gerakan sadar netralitas ASN ini dilakukan dalam webinar virtual bertajuk “ASN Netral – Demokrasi Berkualitas”. Acara peluncuran tersebut disaksikan oleh 134 peserta dari berbagai kalangan dan disiarkan secara daring melalui aplikasi zoom metting.
\n\n\n\nProgram ‘Bakugasa ASNetral’ merupakan program yang sudah disetujui dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2021 oleh Reformer, Drs Irwan Mhd Saleh, M.E. di Makassar pada 3 Mei 2021.
\n\n\n\nDalam sambutan webinar, Abhan mengapresiasi proyek perubahan tersebut. Menurut dia, menjelang pemilihan umum (Pemilu) pada 2024 mendatang, netralitas ASN perlu dipagari dengan prinsip dan independensi yang kuat.
\n\n\n\n“Bahwa pada prinsipnya setiap ASN harus netral, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Itu adalah prinsip yang harus dipegang bagi seluruh jajaran ASN,” ungkap Abhan.
\n\n\n\nMenurut dia, rangkaian kasus netralitas ASN yang terjadi pada Pilkada 2020 mesti dilihat sebagai potensi yang masih berpeluang terjadi pada Pemilu 2024. Apalagi pada 2024 nanti akan ada pejabat yang ditunjuk untuk memimpin sekitar 271 Daerah yang menyelenggarakan Pemilu serentak.
\n\n\n\n“Jadi bukan Bupati/Wali Kota atau Gubernur defenitif, tetapi oleh Pejabat dan tentu Pejabat ini dari unsur ASN,” jelasnya.
\n\n\n\nMemiliki pengetahuan yang memadai, jaringan yang luas, pengaruh dalam keluarga, kelompok dan masyarakat yang kuat, memiliki fungsi strategis menggerakkan anggaran Negara, serta memiliki kuasa menggunakan fasilitas Negara membuat ASN sering ditarik dalam dimensi kepentingan politik.
\n\n\n\nKarena itu membentengi netralitas ASN agar tetap independen menjadi sangat penting. Sebab menurut Abhan, ASN memegang peran dan fungsi yang sangat penting. Selain sebagai pelaksana kebijakan publik, dan penyelenggara pelayanan publik, ASN juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa sehingga dibutuhkan sikap tegas ASN saat tiba musim politik.
\n\n\n\nPada saat yang sama, Sekretaris Kota (Sekot) Ternate, Dr. Jusuf Sunya juga membacakan naskah deklarasi netralitas ASN. Adapun poin deklarasi tersebut adalah menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN, menghindari konflik kepentingan serta tidak melakukan politik praktis.
\n\n\n\n
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut), Muksin Amrin mengungkapkan ada tiga pilar yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Pertama adalah kualitas regulasi, kedua kualitas masyarakat (pemilih), ketiga adalah netralitas ASN.
\n\n\n\n“Kita akan menemui pesta demokrasi besar di tahun 2024, ini jadi tantangan bagi kita semua. Kami harap Wali Kota sebagai pejabat ASN bisa meyakinkan ASN agar tetap netral dalam rangka menyukseskan Pilkada yang akan berlangsung,” ucapnya.
\n\n\n\nMerespon itu, Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman menegaskan, netralitas harus dibangun mulai dari pra politik maupun pasca politik. Dalam konteks pra politik, setiap perkembangan dinamika di daerah harus dijaga melalui komitmen kepala daerah.
\n\n\n\n“Intrik inilah yang harus kita sikapi, konsep netralitas itu harus dibangun oleh Kepala Daerah, kemudian pasca politik juga menarik, banyak pendapat yang menyatakan tentang manajemen pelayanan publik. Faktor ketidakadilan juga akan berdampak di masa pasca politik.Kita harus bangun pemerintahan secara baik, sehingga kedepan kepala daerah betul-betul menjadi pimpinan masyarakat, bukan sekedar dari kelompok tertentu, dia harus mengakomodir semua kepentingan, karena dia adalah pemimpin bersama,” tegas Wali Kota. (HBT)
\n\n\n\nPenulis : Nasarudin Amin
\n\n\n\n\n"
