Bawaslu Rekrut 45 Mahasiswa Jadi Relawan Pengawas Partisipatif

TERNATE – Sebanyak 45 Mahasiswa dari berbagai Universitas dan Organisasi direkrut menjadi relawan pengawasan pemilu partisipatif pada Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 di Kota Ternate. Perekrutan relawan pengawasan pertisipatif ini dilakukan di Aula Asrama Nuku, Kelurahan Gambesi, Ternate Selatan, Senin (30/11).

Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kota Ternate, Rusly Saraha mengungkapkan, relawan yang direkrut ini akan membantu Bawaslu Kota Ternate melaksanakan pengawasan secara partisipatif.

Karena itu, di dalam perekrutan ini relawan dibekali dengan materi tentang potensi kerawanan pilkada dan peran relawan dalam rangka mewujudkan kualitas demokrasi serta sinergitas relawan dengan pengawas pemilihan.

“Jadi nanti ada informasi-informasi yang kita bagikan bersama, kami juga membutuhkan ide-ide cemerlang, paling tidak bisa membantu Bawaslu dalam mendorong upaya-upaya memproteksi pelanggaran Pilkada,” kata Rusly saat menyampaikan sambutan pada pembukaan acara.

Dikatakan, potensi pelanggaran menjelang Pungut Hitung pada Pilkada serentak yang bakal digelar pada 9 desember nanti masih berpeluang terjadi. “Masih saja ada potensi orang tidak menggunakan media kampanye sebagai media adu gagasan. Tapi mereka memanfaatkan itu sebagai media saling fitnah dan menyebarkan hoax yang sebetulnya tidak sesuai dengan budaya kita yang menghargai adat se atorang,” katanya.

Yang tak kalah penting lagi lanjut dia, potensi politik uang pada Pilkada ini juga masih sangat tinggi. Ada oknum tim pasangan calon yang sengaja membagi-bagikan uang kepada masyarakat, dan maryarakat siap menerima uang tersebut. “Potensi ini hampir menjadi kebiasaan. Kita tahu sendiri itu,” jelasnya.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, hampir 100 kepala daerah lebih yang saat ini tersandung kasus korupsi sebagian besar dipicu karena pada saat Pilkada, mereka melakukan praktek politik uang.

“Ternayata setelah ini ditelusuri, mereka yang terlibat kasus korupsi rata-rata adalah orang-orang yang pada saat Pilkada melakukan praktek kecurangan politik uang,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap para relawan ini dapat bersama-sama dengan Bawaslu agar melakukan pengawasan secara partisipatif. “Kami cukup tahu, bahwa semua sivil society di Ternate ini, mahasiswalah yang masih memiliki idealisme yang kuat, karena itu kami berharap ada kolaborasi pengawasan partisipatif yang baik, sehingga segala bentuk pelanggaran dapat dicegah lebih awal,” ungkapnya.

Sementara Ketua KIPP Maluku Utara, Nurdin I. Muhammad dalam sesi materi mengungkapkan, bentuk-bentuk pengawasan partisipatif itu seperti tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraaan tahapan pemilu, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaran pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancara.

Dikatakan, pengawasan partisipatif harus menjadi model konvergensi Pengawas dan pemantau pemilu. Ia menjelaskan, pengawasan partisipatif penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh pengawas pemilu. Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini.

Adapaun Program Pengawasan Partisipatif yang ideal adalah program pengawasan berbasis teknologi informasi atau Gowaslu, program partisipatif melalui pengelolaan media sosial, Forum Warga Pengawasan Pemilu,  Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) yaitu gerakan pengawalan pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia, Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu yaitu satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawalan pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan pemilu bagi anggota Pramuka, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan pojok Pengawasan. (HBT)

Penulis : Nasarudin Amin

Fotografer : Humas Bawaslu Kota Ternate