Luncurkan IKP 2024, Ternate Masuk Kategori Rawan Tinggi
|
TERNATE – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), kembali meluncurkan IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Peluncuran IKP itu dipusatkan di Redtop Hotel & Convention Center, Jumat (16/12/2022). IKP yang diluncurkan tersebut merupakan hasil pemetaan potensi kerawanan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.
\n\n\n\nAnggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty saat mempresentasikan hasil IKP menuturkan, di tingkat Kabupaten dan Kota ada 85 Kabupaten dan Kota yang masuk kategori rawan tinggi, 349 Kabupaten dan Kota kategori rawan sedang dan 80 Kabupaten dan Kota rawan rendah.
\n\n\n\nUntuk Kota Ternate sendiri kata Lolly masuk dalam kategori rawan tinggi dengan skor 75.30, setelah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mappi, Kabupaten Banjarbaru, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Malaka.
\n\n\n\nMenurut dia, konstruksi IKP ini terdiri dari konteks sosial politik dengan tiga sub dimensi dan 16 indikator, kemudian konteks penyelenggaraan pemilu dengan 5 sub dimensi dan 24 indikator, konteks kontestasi dengan 2 sub dimensi dan 15 indikator, serta konteks partisipasi dengan 2 sub dimensi dan 6 indikator.
\n\n\n\n“Tujuannya adalah untuk memetakan potensi kerawanan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten dan Kota, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan, serta menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan,” ucap Lolly.
\n\n\n\nDikatakan, metodologi Indeks Kerawanan ini dikonstruksi dari 61 indikator. Dimana setiap indikator mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian dan nilai setiap indikator dihitung dengan menjumlahkan event kejadian yang diboboti dengan tingkat kejadian.
\n\n\n\n“Indikator penyusun dimensi di aggregasi untuk mendapatkan skor masing- masing dimensi. Skor akhir IKP untuk setiap daerah dihitung dengan menjumlahkan skor masing-masing dimensi yang telah diboboti dengan kontribusi dari dimensi-dimensi,” paparnya.
\n\n\n\nSelain itu, Lolly juga memaparkan mengenai 10 Provinsi rawan tinggi. Dari 10 Provinsi tersebut, Maluku Utara berada di urutan pertama dengan skor 100. Untuk konteks sosial dan politik. Sedangkan untuk konteks penyelenggaraan pemilu Maluku Utara berada di urutan ke 8 dengan skor 86.48. sedangkan untuk konteks kontestasi Maluku Utara berada di posisi pertama dengan skor 100.
\n\n\n\nJika merujuk hasil temuan dan riset dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini, Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.
\n\n\n\nDiantara isu strategis yang ia maksud, netralitas penyelenggara pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel. Kemudian polemik proses verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu, menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
\n\n\n\nSelain itu, intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah- langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital dan pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.
\n\n\n\nKetua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menjelaskan, IKP yang di luncurkan ini akan menjadi early warning system. “Kami harapkan ketua dan anggota Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota terus berkoordinasi dengan Parpol untuk melakukan kegiatan pencegahan pelanggaran,” harapnya.
\n\n\n\nMenurut dia, pesta demokrasi Indonesia kedepan diharapkan tidak lagi menimbulkan pertentangan yang keras dengan isu SARA, hoax, dan black campaign. Karena itu, Bawaslu harus mampu menekan dan mengurangi potensi pelanggaran seperti itu. “Kita harus tetap dalam bingkai keadilan pemilu. Inilah yang kita bisa lakukan kedepan,” tegas Bagja.
\n\n\n\nTerpisah, Anggota Bawaslu Kota Ternate, Rusly Saraha mengatakan hasil IKP ini akan ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan agenda pencegahan pelanggaran. Sehingga diharapkan setiap potensi yang mengganggu tahapan pemilu dapat ditekan dan dikurangi. “IKP ini menjadi Early warning system. kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menekan setiap potensi pelanggaran dengan ragam cara,” tegas Rusly. (HBT)
\n\n\n\nPenulis/Editor : Nasarudin Amin
\n\n\n\nFoto : Humas Bawaslu RI
\n
