Bawaslu Ternate Dorong Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu

TERNATE - Bawaslu Kota Ternate mendorong partisipasi publik dalam proses pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 melalui Gerakan Sosialisasi Perempuan Mengawasi. Sosialisasi ini digelar di Sekretariat Bawaslu Kota Ternate pada Sabtu, 28 Oktober 2023. Suryadi S Abdullah, Anggota Bawaslu Kota Ternate yang membidangi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H), dalam pembukaan acara tersebut, menekankan bahwa pengawasan pemilu yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pengawas pemilu.

Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran yang sangat penting. Mengingat bahwa Indonesia akan menghadapi pemilu besar pada tahun depan, perempuan diharapkan berperan aktif dalam proses tersebut. Suryadi lantas mengutip Norbert Elias, seorang sosiolog asal Jerman, yang menyatakan bahwa salah satu proses peradaban dimulai dari perempuan. Dengan demikian, perempuan memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang berkeadaban. Perempuan juga dianggap penting sebagai mitra dalam menentukan kualitas kepemimpinan publik. Keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi diharapkan dapat mencegah kebijakan yang merugikan hak-hak perempuan.

“Kata Norbert Elias, salah satu proses peradaban (Civilization Proses) dimulai dari perempuan. Oleh karena itu menurut saya, suatu proses menuju masyarakat yang berkeadaban itu dimulai dari perempuan. Sehingga dalam posisi ini, perempuan memiliki peran yang sangat strategis,” ungkap Suryadi.

Laily Ramadhany Can, akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang diundang menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut menyoroti peran penting perempuan dalam politik Kota Ternate. Ia mengingatkan bahwa peran perempuan dalam pesta demokrasi memiliki isu penting dan strategis dalam menjunjung tinggi hak asasi perempuan dan prinsip kesetaraan gender dalam demokrasi.

Menurut dia, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia sejak tahun 1999 hingga 2019 mengalami fluktuasi yang signifikan. Selama periode tersebut, terjadi pasang surut dalam jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR. Meskipun begitu, terdapat peningkatan keterlibatan perempuan dalam peran eksekutif di tingkat lokal.

Pada tahun 2017, persentase perempuan yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mencapai 7,26%. Angka ini meningkat pada Pilkada tahun 2018 menjadi 9,00%, dan terus bertambah menjadi 10,73% pada Pilkada tahun 2020. Meskipun begitu, jumlah perempuan yang terpilih sebagai Kepala Daerah masih sangat terbatas. “Ini menunjukkan kehadiran perempuan dalam politik masih di bawah representasi,” paparnya.

Laily, seorang pegiat gender dan politik, menyatakan bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih jauh dari mencerminkan kesetaraan gender yang diinginkan. Beberapa alasan mengapa keterwakilan politik perempuan rendah di ruang publik adalah karena kurangnya komitmen partai politik dalam mendorong kesetaraan gender, hambatan budaya yang masih ada, penafsiran agama yang cenderung bias gender, nilai-nilai patriarki yang kuat, dan kurangnya minat perempuan untuk terlibat dalam politik.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya memberikan pencerahan politik kepada perempuan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kebijakan afirmasi yang menargetkan partisipasi minimal 30% perempuan baik dalam lembaga legislatif maupun dalam pengambilan keputusan politik.

“Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif perempuan, diharapkan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 akan menjadi lebih baik dan bebas dari pelanggaran. Upaya ini merupakan langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam dunia politik,” pungkas Laily. (HBT)

Penulis / Foto : Panatasari

Editor : Nasarudin